Senin, 16 Februari 2015

Ulama memiliki peran sentral dalam menentukan keberlangsungan masyarakat Islam.






Dari Ibnu Mas’ud ra diriwayatkan bahwasanya beliau berkata; “Ilmu itu bukan tentang banyaknya menyampaikan hadis, tetapi tentang banyaknya rasa takut.”
Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Hayyan at-Taimi dari seorang laki-laki, bahwa laki-laki itu berkata, “Dinyatakan, ulama itu ada tiga macam: (1) mengetahui Allah dan perintah-Nya; (2) mengetahui Allah, tetapi tidak mengetahui perintah-Nya; dan (3) Mengetahui perintah Allah SWT, tetapi tidak mengetahui Allah SWT.”
Di dalam Mushannif Ibnu Abi Syaibah dituturkan bahwa Abi Muslim al-Khulani berkata, “Ulama itu ada tiga macam: (1) seorang laki-laki yang hidup dengan ilmunya dan manusia lain bisa hidup bersama dirinya dengan ilmunya; (2) seorang laki-laki yang hidup dengan ilmunya, namun tak seorang pun hidup dengan ilmunya; (3) seorang laki-laki yang manusia hidup dengan ilmunya, namun dirinya sendiri justru binasa.”
Sufyan bin ’Uyainah berkata bahwa sebagian ahli fikih berkata, “Ulama itu ada tiga macam: (1) orang yang mengetahui Allah; (2) orang yang mengetahui perintah Allah; (3) orang yang mengetahui Allah dan perintah-Nya.  Orang yang mengetahui Allah adalah orang yang takut kepada Allah, namun tidak mengetahui sunnah.  Orang yang mengetahui perintah Allah adalah orang yang mengetahui sunnah, tetapi tidak takut kepada Allah.  Adapun orang yang mengetahui Allah dan perintah Allah adalah orang yang mengetahui sunnah dan takut kepada Allah SWT.  Inilah orang yang disebut dengan penuh keagungan di kerajaan langit.”
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “ulama” adalah sebutan bagi orang yang memiliki karakter berikut ini:
a. Takut kepada Allah WT.  Rasa takut ini lahir dari: (1) makrifat kepada Allah SWT; (2) makrifat kepada perintah dan larangan-Nya.
b. Menguasai ilmu yang bersumber dari al-Kitab dan Sunnah Nabi saw, melalui metodologi pemahaman yang digariskan oleh para shahabat, tabi’un, dan tabi’ut tabi’iin, serta ulama-ulama mu’tabar.  Hanya saja tingkatan penguasaan terhadap ilmu tentu tidak sama.  Ada ulama yang mampu menguasai semua disiplin ilmu sekaligus mampu berijtihad secara mandiri menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah.  Ada pula ulama yang menguasai sebagian disiplin ilmu saja; seperti tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya.
c. Orientasi hidupnya hanya untuk Allah SWT serta lebih mengedepankan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Peran Ulama di Tengah Umat
Pertama: sebagai pewaris para nabi.  Nabi saw. bersabda:
وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ
Ulama adalah pewaris para nabi.  Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu.  (HR Abu Dawud).
Peran ulama sebagai pewaris para nabi tampak pada aktivtas mereka dalam memelihara risalah Allah dari kebengkokan, penyimpangan, penelantaran dan penghapusan. Mereka berjuang demi tegaknya risalah Allah SWT secara kaffah serta menghapus semua kekufuran dan kemaksiyatan dari seluruh muka bumi.
Kedua: Menjadi rujukan umat untuk menyelesaikan seluruh persoalan mereka baik menyangkut urusan individu, masyarakat maupun negara.   Pasalnya, merekalah yang memahami dalil syariah, thariqah istinbath serta hal-hal yang berhubungan dengan hukum syariah.  Setiap Muslim tentu diperintahkan untuk menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya timbangan perbuatannya (miqyas al-’amal).  Allah SWT  berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian.  Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) (QS an Nisa’ [4]: 59).
Merujuk kepada Allah dan Rasul maknanya adalah merujuk pada al-Quran dan Sunnah Nabi saw.  Artinya, semua persoalan harus diselesaikan  hanya dengan syariah Islam yang digali oleh para ulama dan diimplementasikan secara menyeluruh oleh penguasa dan qadliy.   Sayangnya, ketika syariah Islam tidak lagi diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, ulama tidak lagi menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dan negara.  Peran dan kendali mereka terhadap urusan negara dan masyarakat diambil-alih oleh kaum sekular.
Ketiga: Pendidik dan pembina umat.  Sejak awal-awal Islam, ulama berhasil membina dan mendidik umat Islam hingga mereka memiliki pemikiran dan visi politik yang tinggi.  Keberhasilan ulama dalam menjalankan peran ini tampak pada keberhasilan umat Islam menguasai percaturan politik dunia, sains dan teknologi, serta mengantarkan peradaban Islam sebagai peradaban nomor satu dunia.  Namun, ketika ulama berhasil dikooptasi oleh para penguasa sekular dan peran politik mereka dikebiri hingga titik nadir, umat Islam berangsur-angsur jatuh ke dalam kebodohan dan kemunduran. Dominasi mereka atas dunia semakin melemah. Akhirnya, pelan tapi pasti, orang-orang kafir berhasil menghancurkan kekuasaan dan peradaban Islam yang agung.
Realitas ini memberi sebuah kesadaran bahwa ulama memiliki peran sentral dalam menentukan keberlangsungan  masyarakat Islam.                              Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat bahwa Nabi  saw. bersabda:
إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزعه مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوس اً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضَلُّوا
Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia.  Akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama Ketika tidak tersisa lagi seorang ‘alim, manusia akan mengambil para pemimpin bodoh. Jika para pemimpin bodoh itu ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ada pengetahuan.   Mereka sesat dan menyesatkan (HR al-Bukhari dan Muslim).
Keempat: mengontrol penguasa (muhasabah li al-hukkam).  Sejak dulu para ulama tidak hanya berkutat dalam kajian ilmu belaka, namun juga berdiri di garda terdepan untuk mengoreksi penguasa yang berlaku zalim terhadap rakyat maupun pemimpin yang menyimpang dari Islam.  Mereka juga tidak segan-segan menyingkap persekongkolan para penguasa di negeri Islam dengan negara-negara kafir.     Mereka melakukan semua itu semata-mata untuk menjaga kesucian Islam dan kemaslahatan kaum Muslim.   Ath-Thariq menuturkan sebuah riwayat, “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw. seraya bertanya, “Jihad apa yang paling utama?”  Rasulullah saw.  menjawab, “Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang lalim.” (HR Ahmad).
Karakter Ulama
Ada beberapa karakter penting yang harus dimiliki seorang ulama.                                           Pertama: kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik adalah memandang seluruh kejadian yang terjadi di dunia dari sudut pandang Islam.  Para Sahabat ra. merupakan cermin paling baik untuk menggambarkan pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Mereka tidak hanya faqih dalam urusan agama, namun juga fokus terhadap peristiwa dan kejadian politik penting di level internasional, khususnya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh negara-negara besar.  Mereka memahami sepenuhnya bahwa pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri tidak akan berjalan secara sempurna tanpa disertai dengan pemahaman dan kesadaran yang utuh terhadap kejadian dan  peristiwa politik yang terjadi di dalam dan luar negeri.
Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Syihab yang berkata, “Kami mendapatkan kaum musyrik tengah berdebat dengan kaum Muslim. Saat itu mereka masih berada di Makkah dan sebelum Rasulullah melakukan hijrah.  Orang-orang musyrik berkata, ’Romawi telah menyatakan dirinya sebagai ahlul kitab dan sungguh mereka telah dikalahkan oleh Majusi (Persia). Adapun kalian yakin bahwa kalian akan mengalahkan keduanya dengan kitab yang diturunkan kepada nabi kalian.  Bagaimana kalian dapat mengalahkan Rowawi dan Majusi?’ Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya: Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi (QS ar-Rum 1-2).”
Ini menunjukkan bahwa kaum Muslim di Makkah, sebelum berdirinya Daulah Islamiyyah, telah berdiskusi dengan orang kafir tentang politik internasional serta hubungan-hubungan internasional.
Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ra pernah bertaruh dengan orang-orang musyrik bahwa kelak Romawi akan dikalahkan.  Beliau mengabarkan hal itu kepada Rasulullah saw.  Rasulullah saw menyetujui, bahkan menyuruh Abu Bakar untuk memberitahukan waktunya (kepada orang musyrik). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kondisi terakhir suatu negara serta hubungan-hubungan internasionalnya merupakan perkara yang telah diperintahkan kepada kaum Muslim, dan Rasulullah saw telah menetapkan hal ini.
Abu Bakar ra. juga mendiskusikan langkah politik yang paling tepat untuk menangani nabi-nabi palsu dan orang-orang yang menolak pensyariatan zakat.  Begitu para Sahabat besar lainnya seperti Umar bin al-Khaththab, ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain.  Kefaqihan dan kezuhudan tidak menjadikan mereka tenggelam dalam dunia asketik belaka. Justru  dua sifat itu telah mengantarkan mereka menjadi negarawan dan politikus sejati yang tidak bisa dipalingkan oleh gemerlap dunia.
Kedua: pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Islam. Seorang ulama tidak hanya menguasai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah, namun juga memahami hukum-hukum Islam yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, ulama mampu memahami sistem Islam secara utuh serta bagaimana cara menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Memang benar, tingkat pemahaman dan penguasaan, serta konsens ulama terhadap khazanah Islam bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kepakaran dan fokus mereka dalam salah satu disiplin ilmu juga berlainan. Namun, semua itu tidak menjadikan mereka lalai akan kewajiban menerapkan Islam secara utuh dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah.   Konsentrasi mereka dalam bidang hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan lain-lain tidak membuat mereka lalai terhadap kewajiban menegakkan Islam secara menyeluruh, serta kewajiban mengganti sistem kufur dengan sistem Islam.  Meski mereka ahli di bidang tasawuf, hal itu tidak menenggelamkan mereka dalam dunia asketik belaka. Mereka juga tampil ke depan menjadi pembela Islam dan kaum Muslim saat Islam dan kaum Muslim ditindas oleh para penguasa kafir, zalim dan fasik.  Begitu pula mereka yang ahli di bidang hadis, tafsir, fikih, dan bidang-bidang ilmu lainnya; mereka tidak hanya berpangku tangan atau tenggelam dalam dunia keilmuwan mereka saja. Mereka pun turut berjuang memimpin umat untuk membebaskan kaum Muslim dari semua bentuk penindasan dan pendzaliman.
Imam Abu Zakaria an-Nawawi adalah seorang ulama ahli hadis, fikih, dan disiplin ilmu lainnya. Ia tercatat dalam sejarah pernah menentang kebijakan penguasa Damaskus, Dhahir Bebris, yang beliau anggap zalim dan membebani rakyat.  Ketika sang penguasa memaksa beliau untuk mendukung kebijakannya, beliau tetap teguh dalam pendiriannya meskipun beliau harus menanggung risiko diusir oleh sang penguasa dari Damaskus.
Al-‘Alim al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahulLah, seorang ulama besar yang menguasai hampir semua disiplin ilmu, ketika menyaksikan umat Islam dirundung masalah dan terus terpuruk dalam kemunduran, beliau segera tampil ke depan dan memimpin umat untuk berjuang menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah, demi kelangsungan kehidupan Islam.  Keikhlasan dan  keberanian beliau menentang para penguasa fasik dan zalim mengakibatkan beliau harus menghadapi sejumlah siksaan, ancaman, dan upaya-upaya pembunuhan.  Namun, kecintaannya yang tinggi kepada Islam dan kaum Muslim menjadikan beliau abai terhadap semua risiko.
Ketiga: peduli dan fokus terhadap urusan umat.  Seorang ulama bukanlah orang yang hanya peduli terhadap urusannya sendiri, tetapi ia mendedikasikan ilmunya untuk kepentingan Islam dan kaum Muslim. Mereka juga mampu mengindera persoalan utama umat Islam serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Mereka tidak segan-segan dan tidak pernah surut menentang setiap bentuk kekufuran, kemaksiatan dan kezaliman meskipun untuk itu mereka harus menghadapi siksaan, ancaman dan pembunuhan.
Peran Penting Ulama Kini
Pertama: memimpin dan menuntun umat dalam perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah.  Sesungguhnya pangkal persoalan yang menyebabkan umat Islam terus didera oleh problem multidimensi adalah tidak adanya penerapan syariah Islam secara kaffah.  Semua itu bermula ketika Khilafah Islamiyah lenyap dari kehidupan umat Islam.  Atas dasar itu, perjuangan menegakkan Khilafah Islamiyah sejatinya adalah perjuangan untuk mengembalikan supremasi Islam, sekaligus membebaskan manusia dari penderitaan akibat penerapan sistem kapitalis-sekular.
Ulama harus berada di garda terdepan dalam perjuangan mulia ini dengan cara memimpin dan membina umat agar mereka memberikan dukungan kepada perjuangan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah.
Kedua: menjaga dan membentengi umat dari pemikiran-pemikiran kufur yang menyebabkan umat terpuruk. Ide-ide kufur semacam demokrasi, sekularisme, pluralisme, HAM, dan ide-ide kufur lainnya harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari benak umat Islam.  Ulama harus menjelaskan kekufuran dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut dari sudut pandang Islam. Ulama juga harus meningkatkan taraf pemahaman umat terhadap Islam, dengan cara terus mendidik umat hanya dengan pemikiran/tsaqafah islamiyah belaka.
Ketiga: perjuangan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah adalah perjuangan yang sangat berat, tidak mungkin dilakukan seorang diri.  Perjuangan mulia ini harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan seluruh komponen umat Islam, khususnya pihak-pihak yang memiliki kemampuan.   Di antara segmen masyarakat yang memiliki kemampuan (kafa’ah) adalah ulama.  Oleh karena itu, ulama harus bergabung dalam organisasi Islam yang bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.  Ulama tidak boleh mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan enggan bergabung dalam gerakan Islam yang sahih.
Inilah beberapa peran penting yang harus dijalankan oleh para ulama agar jatidiri mereka sebagai “waratsatul anbiya benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata.
WalLahu al-Muwaffiq ila Aqwam ath-Thariq. [Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy]

Kamis, 05 Februari 2015

Alat propaganda Kapitalis






Sudah puluhan tahun yang lalu Kaum intelektual Islam di Indonesia  digunakan sebagai alat propaganda Kapitalis Amerika Serikat, baik sadar maupun tidak sadar. AS sangat getol memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tentu saja pemberiaan beasiswa ini, bukan tanpa alasan atau sekedar belas kasihan. Pemerintah AS sangat sadar bahwa para pelajar/mahasiwa yang sudah dibina oleh mereka akan menjadi corong-corong propaganda kepentingan Amerika di negara asal mereka masing-masing.
Merekapun sangat jeli memilih siapa pelajar yang mereka beri beasiswa untuk melanjutkan pendidikan keluar negeri. Mereka itu biasanya adalah para aktivitis, pelajar-pelajar yang cerdas dan unggul namun lemah secara iman/ideologi, atau dari organisasi etnis atau agama yang berpengaruh di sebuah negara.
Tidak mengherankan, untuk Indonesia, beasiswa luar negeri sering diberikan kepada pelajar-pelajar dari organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tentu saja mereka berharap, para pelajar yang bisa dipengaruhi akan menjadi corong mereka dengan legetimasi yang kuat, yakni dari organisasi Islam yang besar di Indonesia. Meskipun tidak semua kemudian ‘berhasil’ mereka jadikan corong.
Tentang program ini, Holsty menulis : program  propaganda Amerika Serikat telah berhasil memperkuat sikap pro-Amerika pada segmen-segmen tertentu penduduk asing, termasuk elit ekonomi, kebudayaan, dan politik utama. Orang-orang yang cendrung ke AS telah mengunjungi perpustakaan ICA (Badan Komunikasi Internasional), mengikuti kursus bahasa Inggris gratis atau menikmati berbagai acara rekreasi dan pendidikan yang ditawarkan oleh badan itu. (Holsty, Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis, hlm 223).
Oleh karena itu tidak heran bila belakangan ini Dunia Islam saat ini dipenuhi oleh intelektual-intelektual pengkhianat umat ini. Mereka menyebarkan ide-ide Kapitalis seperti sekulerisme, demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, pluralisme.
Mereka juga menjadi pembela sejati ‘yang dibiayai’ oleh pemerintah Kapitalis. Tujuan adalah jelas merusak aqidah umat dan menjauhkan umat dari syariah Islam.
Dua perkara ini, aqidah dan syariah Islam, memang menjadi sumber kekuatan umat Islam yang utama. Sekaligus mereka berhasil melanggengkan penjajahan Kapitalisme Barat terhadap dunia Islam.
Lihat saja bagaimana alumnus-alumnus universitas Barat ‘pengkhianat umat’, membela habis-habisan kebijakan ekonomi kapitalis di Indonesia, membela IMF dan Bank Dunia. Mulut mereka juga berbusa-busa membela privatisasi, penghapusan hutang konglomerat, pencabutan subsidi, mengikuti arahan Tuan Kapitalis mereka.      Mereka tidak mau tahu, bagaimana penderitaan rakyat yang semakin terpuruk , akibat diterapkan sistem ekonomi Kapitalis tersebut.
Perhatikan pula pengusung ide libelisme yang ingin menghancurkan aqidah umat dan syariah Islam. Mereka getol menyerukan ‘dialog antar umat beragama’ untuk menyatakan semua agama itu sama. Sekulerisme juga ajarkan kepada umat Islam, dengan mengatakan Islam itu adalah masalah individual, tidak ada hubungannya dengan masalah publik seperti ekonomi, politik, dan tidak ada urusannya dengan negara.
Seruan-seruan mereka ini kemudian melanggengkan sistem sekulerisme di dunia Islam, yang berarti melanggengkan penjajahan kapitalis Barat. Karena lewat pemikiran sistem sekuler inilah penjajah menanamkan dan melestarikan penjajahannya.
Pentingnya penanaman sistem sekuler ini terlihat dari kata-kata Direktur CIA, Goerge Tenet : ”Adalah merupakan strategi yang wajib untuk mendukung demokrasi dan reformasi diantara bangsa-bangsa muslim. Kalau tidak mereka akan lebih tertarik kepada Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya”.  Sumber: http://www.suara-media.com

Demokrasi Sistem Mafia






Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) adalah bagian penting dari konsep trias politica demokrasi ala Montesqieu yang banyak dianut negara-negara di dunia. Sebagai perwujudan institusi legislatif, selain menciptakan checks and balances dalam skema politik demokrasi, DPR juga melegislasi berbagai undang-undang yang (seharusnya) merupakan aspirasi masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat dan terikat dengan kontrak politik untuk menjalankan aspirasi konstituen.
Namun, identitas DPR sebagai perwakilan rakyat, di negeri demokrasi manapun, patut diragukan. Hal ini tercermin dari dua hal sederhana.
Pertama: kepada siapa anggota DPR berpihak.
Kedua: untuk kepentingan siapa undang-undang dilegislasi oleh DPR.
Bukan untuk Rakyat
Pertanyaan pertama tentu harus dikembalikan pada konsep demokrasi perwakilan yang kini dianut di Tanah Air. Sayang, harapan kaum Muslim di Tanah Air bahwa demokrasi dapat membawa kepentingan mereka tampaknya musykil untuk diwujudkan. Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika Serikat, sejak awal telah menyangsikan demokrasi berpihak kepada rakyat. Ia malah menyebut demokrasi sebagai aturan mafia (mob rule). “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine,” kata Thomas Jefferson.
Demokrasi disebut oleh Thomas Jefferson sebagai mob rule (aturan mafia). Pasalnya, 50%+1  orang dapat mengklaim diri mereka sebagai rakyat dan merampas hak 49 persen lainnya.
Gaya mob rule seperti ini makin signifikan pada lembaga legislatif. DPR yang secara de jure adalah lembaga perwakilan rakyat, dalam tataran praktis tidak benar-benar mewakili rakyat. Anggota DPR dan DPRD adalah perwakilan parpol yang disodorkan kepada publik untuk dipilih secara taken for granted. Sebagian besar tak dikenal pemilih dan diragukan pernah berkontribusi pada kepentingan publik. Alhasil, label ‘wakil rakyat’ yang disandang DPR lebih bersifat klaim ketimbang kenyataan.
Akuntabilitas parpol sebagai lembaga politik yang dapat menyuarakan kepentingan publik juga patut diragukan. Pada tahun 2008 Soegeng Sarjadi Institute menyatakan, tak adanya perbaikan pola perekrutan anggota parpol membuat parpol dikuasai oleh jawara, aristokrat dan saudagar. Aristokrat adalah orang yang memiliki kekuatan pengaruh tradisional untuk menarik massa. Saudagar adalah orang yang memiliki kekuatan finansial untuk memodali partai. Jawara adalah orang yang memiliki kekuasaan di jalur ilegal.
Komposisi kepengurusan parpol semacam itu terlihat pada hampir semua parpol besar di Tanah Air. Ada Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla dan keluarga Ratu Atut di Golkar; Hashim Djojohadikusumo di Gerindra; juga sejumlah konglomerat cina di PDIP. Parpol-parpol lainnya juga sama; berebut mencari dukungan finansial dan kekuasaan dari kaum pengusaha, jawara dan aristokrat. Dari kondisi seperti inilah lahir persoalan yang berlarut-larut, termasuk lahirnya politisi busuk dan korup. Kasus Hambalang, PLTU Lampung, skandal Kementerian ESDM, dan skandal impor sapi, baru sebagian cerminan perilaku anggota dewan yang korup.
Meski para pendukung demokrasi berulang menyeru publik agar tidak memilih parpol dan politisi busuk, seruan itu seperti angin lalu. Pada Pilkada dan Pemilu publik kembali memilih parpol dan politisi yang bermasalah. Ironinya, walaupun sejumlah lembaga survey mengeluarkan daftar parpol dan politisi korup dan bermasalah, parpol-parpol itu kembali mendulang banyak suara. Partai Golkar, PDIP dan Demokrat yang termasuk dalam peringkat tiga besar yang kadernya banyak tersangkut korupsi tetap meraup suara lebih besar dibandingkan parpol lain. Kader-kader mereka kembali banyak duduk di kursi parlemen dan sebagian lagi menjadi kepala daerah.
Ketidakpedulian parpol akan buruknya integritas moral kader mereka terjadi pada Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan temuan ICW, ada 48 tersangka korupsi yang akan dilantik menjadi anggota DPRD dan DPR-RI. Anehnya, meski sudah mengetahui kadernya terjerat kasus korupsi, parpol yang bersangkutan tetap memasukkan dan memperjuangkan kadernya sebagai caleg.
Ini mempertegas bahwa bukan aspirasi rakyat yang jadi pertimbangan perjuangan parpol, tetapi semata kepentingan parpol, terutama faktor vote getter dan kontribusi finansial mereka demikian signifikan bagi parpol. Bila sudah begitu, berlakulah kaidah: uang bicara, suara rakyat terlupa.
Melawan Rakyat
Siapapun tak bisa memungkiri bahwa demokrasi itu berbiaya tinggi. Dibutuhkan uang hingga milyaran rupiah bagi seorang politisi untuk menjadi anggota DPR RI dan puluhan hingga ratusan juta untuk bisa menjadi anggota DPRD.
Biaya politik tinggi dan terbukanya kesempatan menerima sumbangan dana dari berbagai pihak membuka celah terjadinya investasi politik mulai dari caleg, parpol hingga capres-cawapres. Di sinilah terjadi kontrak politik parpol, caleg dengan para pengusaha. Pada tahapan ini integritas seorang caleg untuk menyuarakan rakyat makin diragukan.
Apalagi bila individu caleg telah menganut ideologi sekularisme-liberalisme, keberpihakan pada rakyat lebih diragukan lagi. Dengan ideologi seperti itu keberpihakan anggota dewan kelak bukanlah kepada konstituen mereka, tetapi kepada kalangan kapitalis lokal maupun asing.
Berbagai produk perundang-undangan DPR terbukti merugikan publik. Sebutlah UU Migas yang dikatakan oleh mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli dibiayai oleh USAID. UU ini telah diperjuangkan sejak era Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto. “Begitu sukses digolkan di DPR, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dengan bangga melapor ke Washington keberhasilan mengegolkan Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) dan kepentingan Amerika Serikat terlindungi,” kata Rizal.
Perlahan publik mulai merasakan DPR tidak berpihak kepada masyarakat. Pada bulan September 2012 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), misalnya, mencatat ada 22 undang-undang yang merugikan rakyat. Di antaranya; UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, RUU tentang Pangan, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dan Putusan MK tentang Status Anak di Luar Nikah.
Ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin juga berpendapat serupa. Sejumlah UU yang dihasilkan oleh DPR tidak berdampak positif bagi rakyat. Din mencontohkan di antaranya UU Minyak dan Gas Bumi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Sumber Daya Air dan UU Panas Bumi. “Semua produk undang-undang tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Sebab kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia justru dijual ke asing. UU tersebut jelas menguntungkan asing,” tegas Din.
“Kesejahteraan rakyat Indonesia sulit diwujudkan jika Pemerintah masih berpihak kepada kaum pemodal dan Pemerintah tidak mengutamakan rakyat kecil,” pungkasnya.
Contoh lain undang-undang yang merugikan rakyat adalah UU Perdagangan yang telah disahkan DPR pada awal tahun ini. Padahal isi UU Perdagangan tersebut amat liberal dan tidak melindungi kepentingan dalam negeri. Menurut Monitoring dan Riset Manager Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hartanti, pengesahan UU Perdagangan oleh DPR dan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Sebagian materi UU Perdagangan dituding sebagai adopsi ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni World Trade Organization (WTO). “Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya,” kata Rachmi.
Atas dasar tersebut, IGJ menilai UU Perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi. Ada beberapa pasal dalam UU Perdagangan yang dinilai melanggar Konstitusi dan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan dan UMKM.
Masih ada sejumlah undang-undang lain yang meski tidak berdampak secara material, tetapi merugikan kepentingan umat Islam seperti: UU Terorisme, UU Keamanan Nasional, UU Kesetaraan Jender, gugatan UU Pernikahan dan upaya legalisasi homoseksual. Semua itu adalah bukti ketidakberpihakan DPR kepada mayoritas Muslim di negeri ini. Undang-undang dan RUU tersebut menyiratkan besarnya pesanan asing kepada DPR untuk mengegolkan kepentingan mereka.
UU Terorisme dan RUU Keamanan Nasional isinya ditujukan untuk memberangus kelompok Islam yang memperjuangkan syariah dan anti-liberalisme serta neo-kolonialisme. Dengan undang-undang itu pihak asing memiliki payung hukum untuk mendiktekan kehendaknya kepada Pemerintah agar menjinakkan apa yang mereka sebut sebagai kelompok ‘garis keras’.
Kepentingan asing untuk menciptakan tatanan masyarakat liberal tercermin dari bermunculannya RUU Kesetaraan Jender, Legalisasi Homoseksual dan yang terakhir adalah gugatan UU Pernikahan. Aneh bila anggota Dewan yang katanya representasi rakyat justru merancang—apalagi bila mengesahkan—undang-undang yang isinya justru merugikan dan merusak konstituen mereka sendiri.
Selain tidak berpihak pada kepentingan rakyat, DPR juga dituding ‘rajin’ menghabiskan anggaran secara boros. Untuk menyusun satu RUU usulan DPR, anggaran yang digunakan sekitar Rp 1,8 miliar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 5,2 miliar pada tahun 2012. Padahal kinerja DPR periode 2009-2014 dinilai buruk. Sepanjang lima tahun bekerja DPR hanya menghasilkan 59 UU.
Spirit Sekularisme-Liberalisme
Semestinya umat sadar bahwa sampai kapan pun DPR musykil memperjuangkan aspirasi publik, apatah lagi kepentingan umat Islam. Pasalnya, demokrasi yang ditegakkan di manapun akan selalu mensyaratkan sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, dan pemisahan agama dari pemerintahan. Kehadiran parpol Islam di gedung bundar tidak banyak memberikan pengaruh signifikan kepada umat karena mereka juga terbelenggu dengan syarat ini. Pertimbangan penyusunan dan pengesahan RUU bukanlah asas Islam, tetapi kepentingan. Mekanisme pengambilan-nya pun acap menggunakan pemungutan suara. Cara seperti ini jelas batil untuk menetapkan sesuatu itu haram atau halal.
Karena itu UU Pornografi yang telah disahkan DPR bak pisau majal, tak berdaya menghadapi gelombang pornografi dan pornoaksi yang bertebaran di masyarakat. Begitu pula ajaran-ajaran sesat tak bisa dicegah dengan undang-undang. Alasanya, karena demokrasi menetapkan kebebasan beragama, termasuk menafsirkan dan membuat agama baru. Selama konstitusional, negara wajib menjamin keberadaannya sekalipun amoral, sesat dan merusak.
Spirit sekularisme dan liberalisme inilah yang dibawa oleh mayoritas parpol-parpol yang mendudukkan kader mereka di Gedung DPR. Sejak awal unsur agama (Islam) tak menjadi misi perjuangan mereka meski mayoritas negeri ini adalah Muslim dan mereka juga Muslim. Bagi mereka Islam hanyalah unsur spiritual, bukan asas perjuangan partai dan bernegara. Agama hanya komplementar, bukan asas kehidupan dan asas pemerintahan.
Spirit sekularisme ini yang juga mendorong munculnya sikap liberalisme di segala bidang: kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan beragama. Munculnya kepala daerah yang bermasalah termasuk pernah tersangkut skandal seksual adalah cerminan parpol dan DPR serta DPRD telah mengabaikan aspek moralitas. Mereka tak peduli kader mereka pernah tersangkut berbagai kasus, termasuk berperilaku amoral.
Semangat liberalisme juga mendorong lahirnya berbagai undang-undang yang berpihak pada berbagai kepentingan asing, termasuk perusahaan raksasa transnasional. Lolosnya UU Migas, UU Perbankan, UU Sumberdaya Air, dll adalah sekian bukti bahwa DPR memang mengusung semangat liberalisme, bukan membela kepentingan rakyat. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Rizal Ramli dari Econit, tak ada gunanya MPR bicara bolak-balik tentang empat pilar kebangsaan jika UU pesanan asing masih bercokol. Faktanya, yang mengkhianati bangsa dan rakyat bukan siapa-siapa, melainkan legislatif itu sendiri bersama eksekutif.
Perubahan Mendasar
Semestinya umat Islam sudah merasa cukup diperdaya oleh sistem demokrasi dan para pendukungnya. Mendudukkan anggota legislatif Muslim ke gedung parlemen tak kunjung juga membuahkan perbaikan yang signifikan. Yang ada malah keterpurukan. Pasalnya, selama ini umat hanya memilih orang Islam, tetapi bukan memilih sistem Islam. Arang Islam yang terpilih malah membawa visi sekularisme-liberalisme.
Kondisi yang tak jauh beda juga diprediksi bakal menimpa DPR kali ini. Ini karena sebagian besar anggota dewan adalah muka lama yang dulu melahirkan UU pro kepentingan asing. Mengharapkan DPR baru akan memberikan angin segar kepada rakyat adalah bak pungguk merindukan rembulan. Sia-sia.
Satu-satunya perubahan yang harus dilakukan—dan ini adalah perubahan terbaik—adalah melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh. Hapus pola pikir sekularisme dan liberalisme. Jadikan Islam sebagai satu-satunya spirit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seluruh kepentingan rakyat harus diatur hanya dengan syariah Islam. Hanya Islam yang memiliki aturan yang lengkap dan paripurna. Islam tidak memiliki tendensi kepada kelompok manapun selain ketaatan kepada Allah SWT.
Dalam Islam parpol dan Majelis Ummat ada untuk beramar makruf nahi mungkar dalam koridor syariah; bukan untuk mendesakkan kepentingan mereka, apalagi pihak asing, kepada negara; apalagi memanipulasi rakyat untuk keuntungan kaum imperialis. Kondisi ini hanya akan tercipta dengan memasukkan sekularisme dan liberalisme ke dalam tong sampah peradaban. [Iwan Januar; (Lajnah Siyasiyah DPP HTI)]