Sabtu, 02 Februari 2013

BNPT(Badan Nasional Pemberantasan Terorisme)dan Polisi Densus 88 Dilahirkan untuk Perangi Islam?



Begitu mendengar, melihat atau membaca berita seputar  kasus terorisme di negeri ini (Indonesia), kini selayaknya kita patut selalu ‘curiga’. Pasalnya, kebanyakan kasus terorisme di Indonesia sudah menjadi komoditi politis. Apalagi publik semakin sadar, bahwa agenda yang dimainkan oleh Polisi Densus 88 dan BNPT menjadi bukti keberpihakan Rezim SBY kepada kedzholiman serta kepentingan asing.

Lihat saja para koruptor yang merupakan pelaku tindak kriminal pemakan uang rakyat, penyumbang penderitaan rakyat bebas melenggang seolah tidak terlalu dirisaukan, apalagi sampai dihukum mati untuk sebuah pembelajaran yang menjadikan efek jera. 
Tetapi jika berhubungan dengan “teroris” orang yang baru diduga-pun berani mereka tangkap, siksa, bunuh, dan atau dipenjarakan dengan biadab. Wajar jika kita bertanya : Ada apa dibalik semua ini ? 

Demikian juga melihat segala pemberitaan tentang terorisme yang kerap kali merugikan dan menyudutkan umat Islam, masyarakat (publik) jadi berpikir: benarkah kerja Polisi Densus 88 dan BNPT hanya untuk menumpas serta memerangi kelompok Islamis?
Mengapa pula  sejak lahirnya densus 88 dan BNPT, menjadikan kasus terorisme seolah  terus “berkembang”?  Apakah dengan tindakan represif, brutal, dan sederet perlakuan diskriminatif terhadap aktivis Islam yang membuat pemicu seolah terorisme jadi semakin "eksis"? Apakah faktor Ketidak-adilan dan Imperialism Global Amerika menjadi Akar Penyebab Munculnya tindakan terorisme di Indonesia? Mengingat memang apa yang dilakukan oleh aparat di Indonesia (Polisi Densus 88 dan BNPT) ditengarai tengah menjalankan misi dan agendanya Amerika dalam memerangi umat Islam, sehingga menjadikan umat Islam yang peduli bangkit melakukan perlawanan dengan cara yang mereka mampu. Apakah memang seperti itu yang terjadi ?
Atau sebenarnya itulah kerjanya: membuat rekayasa, mencari cara agar isu terorisme tetap melekat di hati masyarakat, sehingga citra umat Islam makin terpuruk. Benarkah begitu? 

Melihat fakta selama ini, menelusuri pemberitaan sejak kasus Bom Bali, rasa rasanya  memang terorisme terus dihidupkan untuk tujuan politis dan sarat dengan muatan asing. Buktinya: Polisi Densus 88 dan BNPT masih belum puas juga mencitra burukkan Islam dan kaum muslimin dalam kasus terorisme. Opini terus dibentuk. Upaya deislamisasi terhadap mayoritas umat Islam yang menjadi penghuni negeri ini terus berlangsung. Dikemas secara terorganisir dengan bantuan pendanaan asing dalam proyek yang disebutnya program Deradikalisasi
.
Seharusnya Pemerintah Indonesia tidak terus-menerus latah ikut permainan politik Amerika Serikat atas nama War on Terrorism. Sebab, faktanya Perang Melawan Terorisme yang dikomandani Amerika Serikat melalui proyek Deradikalisasi tersebut  terbukti justru memerangi kaum muslimin itu sendiri.

Perlakuan Deskriminatif serta Kontradiktif BNPT dan Densus 88 terhadap umat Islam mestinya segera dihentikan. Karena membuat miris penganut Islam selaku pemeluk mayoritas di negeri ini yang selalu terdzolimi dan jadi sasaran kambing hitam.  Lihat saja, BNPT & Polisi Densus 88 selalu menuduhkan aktivitas terorisme dengan umat Islam. Sementara perusuh di Poso, Papua,  dan Maluku yang jelas-jelas mengganggu keamanan nasional tidak digolongkan terorisme?  


Padahal faktanya tiga polisi tewas akibat penyerangan kelompok separatis bersenjata di Mapolsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, 26 November 2012 lalu. 
Selain membunuh ketiga polisi, para pelaku penyerangan yang diperkirakan sekitar 50 orang juga membakar kantor Polsek Pirime hingga rata dengan tanah. Mereka juga merampas tiga senjata api jenis pistol milik ketiga anggota Polsek Pirime berjenis Revolver, AR1 dan F5 sabhara.

Mengapa kepolisian dan media massa mainstream tidak ada yang menyematkan sebutan teroris kepada mereka? Mengapa tidak sepatah kata pun muncul dari pihak aparat BNPT atau POLRI (Densus 88) bahwa ini tindakan teroris? Bahkan media juga tidak ada yang mengaitkan dengan istilah terorisme. 


Mengapa BNPT dan Polisi Densus 88 terlihat lemah semangat dan menutup mata dan tak berani menyebut OPM dan RMS di Maluku sebagai aktivitas terorisme? Ada apa gerangan yang terjadi?  Seperti sudah aklamasi dan sudah MoU bahwa "teroris" adalah cap hanya untuk kelompok umat Islam karena melakukan aksi teror.

Kejanggalan seperti ini harus terus dibongkar. Masyarakat harus paham bagaimana menilai dan membaca fakta dari sebuah peristiwa terorisme.
Sebab, harus bisa membedakan antara berita dan opini yang diproduksi oleh media massa yang berkomplot dengan pihak tertentu. 


Kalau konsisten, harusnya para penyerang itu juga disebut teroris. Sebab faktanya mereka melakukan tindakan terorisme. Mereka ada organisasi, mereka ada visi politiknya, terorganisir, menciptakan teror untuk mempengaruhi iklim politik keamanan dan kedaulatan negara.
Inilah  bentuk ketidak-konsistenan BNPT dan Densus 88 yang selama ini konon perang melawan terorisme. Kenapa tidak dikerahkan pasukan secara massif ke Papua untuk membersihkan para penyerang polisi disana? Bandingkan dengan kasus teror Solo September lalu.
Kenapa untuk Poso begitu bernafsunya hanya karena judulnya perang melawan "teroris"?  Kalau sudah begini, jangan salahkan jika ada yang menilai BNPT dan Densus 88 dilahirkan untuk berperang terhadap kelompok Islam. 

Proyek terorisme ini nampaknya akan terus digelar, demi dan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Bukti-bukti sudah nampak jelas.
Kita sudah lelah, lebih dari sebelas tahun energi kita dihabiskan utk membahas ‘episode’ terorisme yang tak bertepi. Semoga dari peristiwa demi peristiwa, akan membuka mata umat siapa kawan dan siapa lawan. 

JAKARTA (Arrahmah.com) - Dalam pendidikan Densus 88 diajarkan bahwa teroris itu seseorang yang memiliki aktivitas keislamanan. "Pendidikan Densus 88 diajarkan bahwa Islam sebagai ancaman dan melakukan teror. Maka setiap anggota Densus 88 sudah terpatri dipikiran bahwa Islam itu buruk," kata pimpinan Taruna Muslim, Ustadz Alfian Tanjung seperti dilansir itoday, Sabtu (3/11).
Kata Ustadz Alfian,
kebanyakan para anggota Densus 88 beragama non-Islam terlebih lagi Kristen. "Anggota Densus 88 yang beragama Kristen dan non-Islam akan lebih kuat dalam menghajar Islam. Mereka ini juga diajarkan menghina Islam dan Rasululloh terutama saat melakukan interograsi terhadap orang-orang yang diduga teroris," ujarnya.
Menurut Ustadz Alfian, dalam menangkap orang-orang yang diduga teroris selalu bersamaan dengan kegiatan keislamanan.
"Yang di Poso itu habis Shalat Subuh langsung dihabisi, opini yang ingin dibangun teroris itu sering shalat Subuh dan beragama Islam. Di Palmerah juga, sedang melaksanakan kegiatan qurban, walaupun dilepas. Densus 88 ingin memberikan opini, Islam itu teroris," ungkapnya.
Ia juga menuturkan, Densus 88 itu bisa dikatakan "Detasemen Yesus 88" yang mengincar para aktivis Islam. "Sampai sekarang Gories Mere masih mempunyai peran yang kuat di Densus 88, walaupun dia di BNN. Petrus Golese juga mempunyai peran di Densus 88. Perwira-perwira kristen mendominasi Densus 88," pungkas Ustadz Alfian Tanjung. (bilal/arrahmah.com)
Takdir Darwis
“aku setuju banget dengan pendapat ustadz alfian. masalahnya saya pernah Perbaiki KOmputer dari Polres tanpa sengaja saya membuka file yang berisi slide pelatihan Anti teror yang mana dalam beberapa poinnya dinyatakan bahwa semua lembaga Islam wajib diwaspadai/dicuriga (Pesantren, Masjid, wahdah Islamiyah dll). yang pasti semua yang berbau Islam wajib dicurigai sebagai Teroris. dan tidak ada sepotongpun dari lembaga non muslim (kristen) yang perlu dicurigai”.
Komentar( Mahrus ali/Mantan kyai NU): 
Sejak dulu, bukan sekarang saja, kaum kristen dan non muslim lainnya itu selalu memerangi kaum muslimin , bukan mengajak damai. Mereka mengajak damai hanya dimulut saja. Prakteknya di lapangan mereka selalu melakukan perang di balik pemburuan teroris- baca pemburuan aktivis Islam bukan kristen. Mereka selalu melindungi aktivis kristen, memburu aktivis Islam, mereka ingin mencitrakan jelek kepada Islam, aktivitas islam dan tempatnya.Mereka menjunjung kristiani dan tempat ritual mereka. Ini makar yang terjelek tapi di anggap baik karena menggunakan nama di balik pemburuan teroris. Persis dengan issu DI TII di masa rezim Suharto. Itu sudah biasa, maksudnya tidak unik lagi. Yang tidak biasa kalau kaum muslimin memburu aktivis kristen sebagai tindakan keadilan, kejahatan di balas dengan semisalnya.Apakah sedemikian ini dibiarkan berlanjut terus atau cepat dihentikan . Ingat saja ayat: 
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ(42)
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan (yang baik) itu” (QS.Ar-Ra’d : 42)
Sumber : http://mantankyainu.blogspot.com/
Dana Asing Untuk Densus 88
Selain mendapat pelatihan langsung dari AS, Densus juga mendapat kucuran dana langsung dari AS. Dalam situs World Policy Institut dimuat sebuah laporan mengenai bantuan AS ke Negara-Negara Asing paska peristiwa 11 Semptember (U.S. Military Aid and Arms Transfers Since September 11), Indonesia tepat berada di bawa India dan Pakistan sebagai negara penerima suntikan dana dari AS.  

Menurut sumber World Policy Institut, Indonesia tahun 2006 mendapat kenaikan bantuan dari program IMET (International Military and Education Training) sebanyak 800.000 dolar AS yang pada tahun 2004 Indonesia hanya mendapat bantuan sebesar 459.000 dolar AS dan Indonesia menerima bantuan 70 juta dolar AS dari Dana Bantuan Ekonomi, dan 6 juta dolar AS untuk dana anti-terorisme sebagai dana awal dari 12 juta dolar AS.

Hal yang sama juga terjadi pada negara tetangga yang menjadikan negaranya sebagai pangkalan militer AS di Asia Tenggara, Filipina, dengan imbalan bantuan dana yang sangat besar dari AS. Dalam laporan yang sama Filipina menerima antara tahun 2001 sampai 2005 total sebesar 157.300.000 dolar AS, untuk program FMF (Pendanaan Militer Asing/Foreing Militery Financial) sebanyak 145.800.000 dolar AS, dan 11.500.000 juta dolar AS untuk IMET (Bantuan Pelatihan Militer /International Military and Education Training). 


Tahun 2006 Manila menerima bantuan FMF 20 juta dolar AS, dan 2.9 juta dolar AS untuk program IMET. Hal ini dilakukan AS untuk membantu Filipina dalam memberantas Pejuang Muslim Moro MLF (Moro Liberation Front) yang dituduh teroris oleh AS.

Sementara sumber East Timur, menyebut Lembaga-lembaga AS yang memberikan bantuan dana Asing dengan program pemberantasan terorisme, lembaga tersebut antara lain.:

Regional Defence Counterterorrorisme Fellowship Program/Regional Defense Combanting Terrorism Program (CTFP/Program Mememerangi Terorisme dan Pertahanan Regional). Lembaga ini memberikan bantuan  dari tahun 2002 sampai dengan 2004, Indonesia telah menerima dana CTFP dalam jumlah melebihi Negara-negara penerima lainnya dan dua kali lebih besar daripada Filipina sebagai penerima terbesar urutan kedua. 


Di tahun 2005 Indonesia menerima sebesar 878.661 ribu dolar AS dana CTFP, dan tahun 2006 sebesar 715.844 ribu dolar AS, dan untuk tahun 2007 sebesar 525.000 ribu dolar AS.

NADR: Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs (Non-Proliferasi, Anti-Terorisme, Pembersihan Ranjau dan Program Terkait), Lebih dari 30 juta dolar AS telah dialokasikan bagi Indonesia sejak tahun 2002. Unit kepolisian Detasemen 88, unit Kepolisian khusus yang didirikan dengan pengawasan dari pemerintah Amerika Serikat dan dilatih dengan pendanaan dari ATA. 


Di tahun 2005 Indonesia menerima sebesar 275.000 dolar AS melalui dana NADR-EXBS dan pada tahun 2006 Indonesia menerima dari dana program yang sama sebesar 450.000 dolar AS, dan untuk tahun 2007 Indonesia menerima sebesar 1.180.000 dolar AS, dan tahun 2008 sebesar 465.000 dolar AS. (
http://www.etan.org/news/2007/)

Harian The Age dan Sydney Morning Herald, juga menyebutkan, pemerintah Australia telah mengucurkan dana sebesar 40 juta dolar AS untuk pemberantasan terorisme, sedangkan 16 juta dolar AS diantaranya, rutin dikucurkan Australia setiap tahunnya kepada Densus 88 untuk agenda yang sama, bahkan untuk tahun 2004 bantuan itu meningkat 20 juta dolar AS per tahun. (Sabili Edisi November 2010).

Direktur Eksekutif Center For Indonesia Reform (CIR), Sapto Waluyo membenarkan fakta adanya bantuan dana asing yang mengalir ke kantong Densus, menurutnya beberapa waktu lalu, Human Rights Watch mendesak Pemerintah Australia menghentikan bantuan kepada Densus, hal ini dilakukan karena Densus dinilai melanggar HAM saat menangkap aktifis politik di Maluku dan Papua.

Dan dengan derasnya bantuan dana asing yang masuk ke kanton densus 88, ditambah dengan minimnya prestasi dan citra yang kurang baik dimata masyarakat, Densus 88 mengajukan penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Anggaran Irjen Pol Pudjianto mengajukan anggaran operasional sebesar 30 triliun. Alokasi antara lain Rp 58,3 miliar untuk dana alut dan alsus menangkal terorisme dan transnasional crime serta mencegah kejahatan terorganisir bersenjata api, dan Rp 30 miliar untuk dukungan operasional Densus. (Sabili edisi November).

Besarnya bantuan dan peran AS dan pihak Asing dalam tubuh Densus 88, menjadikan Densus 88 terbelenggu oleh pesanan dan keinginan pihak Asing. hal itu nampak dari kelakuan "intimidasi" Densus 88 yang tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri (umat Islam, dan lebih mengabdi kepada keinginan pihak Asing yang memiliki pandangan stigmatisasi Islam sebagai teroris, radikal, dan fundamentalis, yang kemudian berkembang menjadi "teror negara" terhadap dunia pesantren dan masyarakat Islam.

Issu terorisme bukanlah permasalan pokok yang dihadapi dunia saat ini, issu terorisme yang dikampanyekan AS hanya wajah baru untuk menancapkan hegemoni AS dan melebarkan kekuasaan dan pengaruhnya melalui penyebaran militernya. Hal pokok yang menjadi ancaman saat ini adalah ancaman kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang melanda dunia saat ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif  tidak bisa mandiri dan berteriak kepada Amerika " go to hell with your aids", selama negara ini masih tergantung oleh bantuan Asing.
#Pernah dimuat di buletin Sinai Mesir

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar